Kita tentu sering melihat kampanye anti golput yang didengungkan oleh TV, organisasi massa, partai politik dan lainnya. Sebenarnya apa saja motif mereka ketika mereka mengkampanyekan anti golput ? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, karena resah melihat ketidakpedulian masyarakat terhadap pesta demokrasi yang diadakan sekali dalam 5 tahun ini. Kedua, Supaya masyarakat betul-betul memperhatikan tiap-tiap calon yang ada sehingga yang terpilih adalah calon yang betul-betul mengetahui permasalahan Bangsa dan Negara.Ketiga, Supaya mereka-mereka yang menjadi peserta pemilu ini mendapat legitimasi ketika dia terpilih, karena tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Keempat, karena adanya fatwa haram terhadap golput oleh Majelis Ulama Indonesia.
Pertanyaannya adalah “Sudah layakkah kita mengkampanyekan anti golput dengan melihat keadaan Indonesia saat ini?
Sebelum menjawab pertanyaan diatas ada baiknya jika kita melihat sistem pemerintahan kita dan sistem representasi yang kita gunakan. Pertama-tama di negara ini kita mengetahui legislatif (DPR) yang salah satu fungsinya adalah sebagai fungsi kontrol terhadap pemerintah. DPR sendiri adalah kumpulan dari orang-orang yang terpilih melalui mekanisme pemilihan umum. Dan disisi lain kita tahu bahwa jika seseorang ingin menjadi anggota DPR maka dia harus masuk ke partai politik tertentu dahulu (Undang-Undang No.10 tahun 2008). Implikasi dari kedua keadaan ini adalah partai politik merupakan lembaga yang mengontrol anggota-anggotanya yang duduk di DPR. Kita semua tahu bahwa semenjak reformasi kekuasaan cabang eksekutif dari trias politica di negara ini telah banyak dikebiri oleh DPR. Setiap kali presiden (pemimpin eksekutif) ingin mengangkat pejabat teras (pemilihan gubernur Bank Indonesia, Pemilihan Dirut Pertamina, dan lainnya) semuanya harus dengan persetujuan DPR. Jika DPR membuat Undang-Undang, walaupun tanpa persetujuan presiden, UU ini telah berlaku sah terhitung setelah 30 hari UU itu disahkan di DPR. Jadi walaupun secara umum dikatakan bahwa sistem pemerintahan kita adalah presidensial tapi kenyataan dilapangan kita cendrung menjadi sistem parlementer.
Ok… sekarang kita tahu siapa yang lebih berkuasa di negara ini, ya jawabannya adalah DPR. Sekarang apa yang terbisik di telinga kita ? Aku gak tahu apa yang terbisik ditelinga teman-teman sekalian tapi yang terbisik di telinga saya adalah “lalu yang mengontrol partai siapa ya ? ya idealnya sih massa pendukung partai tersebut.
Nah itu permasalahan yang mau kita kupas sekarang. Ternyata partai politik secara riil tidak dikontrol oleh siapapun, Partai politik cendrung menjadi menara gading yang menjulang tinggi dilangit. Partai politik seperti terlepas dari para konstituennya. Seharusnya partai politik dekat dengan para konstitiuennnya, sehingga kebijakan yang diambil oleh para anggota dewan bisa diketahui rasionalisasinya oleh para konstituen partai tersebut. Kira-kira mengapa ini bisa terjadi ? Ya karena partai juga unjuk giginya musiman (hehehe… kayak jualan buah aja pakai musiman), paling kalau menjelang pemilu baru mereka sibuk memasang baligo, bendera partai, dan pernak-pernik partai lainnya, kalo gak waktu pemilu yah mati suri partai politiknya (Coba teman-teman ingat semenjak selesai pemilu 2004 sampai mulainya masa kampanye pemilu 2009 partai politik ngapain aja ? bingungkan mau ingat apa… karena memang gak ada kelihatan mereka)
Seharusnya partai politik itu memiliki beberapa fungsi pokok bagi masyarakat tempat partai itu berada. Pertama memberi pencerdasan politik kepada masyarakatnya tentang permasalahan bangsa dan negara. Nah yang ada sekarang malah pembodohan politik, mau tahu contohnya ?
liat dibawah ini
Tak ada satupun dari contoh diatas yang mencantumkan visi dan misinya. Memang ini gak bisa menggambarkan wajah partai politik kita secara keseluruhan, tapi ketika hal-hal ini terjadi maka itu adalah kesalahan partai politik kita, ketika di disatu sisi tidak mengkader anggotanya dengan baik dan disisi lain tidak memberikan pencerdasan politik kepada masyarakat kita supaya tidak memilih berdasarkan hal-hal yang sebenarnya gak berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya ketika dia menjadi anggota dewan (contohnya seprti gambar diatas; ada calon yang menggandeng artis, ada yang sok-sok jadi james bond, kungfu panda, dan banyak lagi).
Kedua adalah seharusnya partai politik memiliki anggota yang memiliki loyalitas, militansi dan nilai-nilai lainnya . Ternyata di negara kita ini tidak terjadi hal seperti itu, tidak aneh di Indonesia ketika kader dari satu partai pindah ke partai lainnya. Bukankah ini membuat masyarakat semakin bingung terhadap partai yang pada awalnya didukung oleh mereka.
Ketiga adalah seharusnya partai itu menjadi saluran aspirasi bagi para pendukungnya supaya tidak terjadi konflik yang berujung pada kerusuhan antar bagian dalam masyarakat. jika ini terpenuhi oleh partai politik kita maka seharusnya segala bentuk pengerahan massa(yang sangat memungkinkan terjadinya bentrok) untuk meninjau ulang hasil pemilu tidak perlu lagi terjadi (Ini bisa dilihat pada pilkada di Jawa Timur dan di Sumatera Selatan; ketika salah satu calon menengarai adanya kecurangan dalam penitungan suara dia menggerakkan massa untuk memprotes hasil pemilu tesebut).
Keempat adalah seharusnya partai politik kita mengkader anggotanya dulu terlebih dahulu sebelum bersiap untuk bersaing dalam pemilihan umum, sehingga kadernya tersebut memiliki platform yang jelas ketika dudu di kursi dewan. Yang terjadi malah banyak partai yang merekrut artis, yang notabenenya tidak tahu memiliki latar belakang pemikiran atau idiologi, untuk menjadi caleg partai hanya demi untuk meraih suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat.
Jadi sebenarnya permasalahan utama kita bukanlah terletak pada ketakutan bahwa pemilu nanti akan banyak golput, tetapi mengapa makin banyak golput. Mungkin partai politik kita harus melakukan refleksi terhadap dirinya sendiri, apa saja yang sudah mereka lakukan, dan apa yang salah dari tindakan mereka tersebut.
Mungkin Golput adalah salah satu wujud keresahan masyarakat kita terhadap keadaan partai politik kita yang belum benar dalam melaksanakan fungsinya.
Jangan bodohi rakyat kita dengan kampanye anti golput, tapi marilah kita sama-sama menganalisa mengapa ini sampai terjadi.
Mari memberi yang terbaik untuk kepada Bangsa dan Negara ini demi kemakmuran kita bersama.
Salam humaniora
Komentar Terakhir